Gaji UMK Padang Panjang Tahun 2000-2021

Gaji UMR/UMP Pekalongan Terbaru

1. Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan menentukan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup sesuai, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Apabila dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena elemen yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran seandainya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Apabila berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Keperluan Hidup Sesuai (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Melainkan sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda ketahui, adalah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang senantiasa bertambah jika tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang kerap disuarakan oleh para karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punya besaran spesifik untuk penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah semasing benar-benar tidak sama, ada beberapa jenis aspek serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara tentang penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, tentu saja Anda mesti menyadarinya. Berikut ada pemahaman dan keterangan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para pekerja mendapat upah sebagai penghasilan yang layak.

Mengacu pada Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku petinggi pengaman dalam lingkup area Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada pemahaman itu dapat diambil keputusan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup satu daerah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan upah kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapat upah yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan bobot kerja.
2. Bagian UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini adalah pembayaran baik secara langsung ataupun tak untuk diberi kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang telah tak diaplikasikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa regulasi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan umumnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat referensi hal yang demikian menurut kebutuhan hidup sesuai.
Hukuman, seandainya terdapat perusahaan yang tak mampu membayar upah kepada pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa menjalankan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikuasai dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan regulasi ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh kepada regulasi.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik kekerabatan industrial. 
Ketentuan regulasi hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan diplomasi bipartit seandainya selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi kepada pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya mencakup skor rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga kabar ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,